Dalam kondisi ketika Republik Islam Iran selalu menegaskan komitmennya terhadap dialog dan interaksi konstruktif dengan masyarakat internasional, pernyataan Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, kembali menyoroti posisi sah Iran dalam menghadapi kebijakan-kebijakan tidak adil dan sepihak Barat.
Gharibabadi, di sela-sela konferensi “Hukum Internasional dalam Serangan: Agresi dan Pertahanan” yang diselenggarakan di Pusat Studi Politik dan Internasional Kementerian Luar Negeri Iran, dengan menyatakan bahwa “perundingan itu bersifat dua arah dan bukan pemaksaan tuntutan,” menegaskan bahwa Iran tidak pernah meninggalkan meja perundingan dan selalu siap untuk dialog yang setara dan penuh rasa hormat.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran menambahkan: sebaliknya, negara-negara Barat bukan hanya tidak memiliki kesiapan untuk perundingan nyata, tetapi juga dengan menggunakan instrumen seperti pengaktifan snapback secara ilegal dan upaya untuk mengeluarkan resolusi politik di Dewan Gubernur, berusaha memberikan tekanan terhadap Iran. Hal ini terjadi meskipun mayoritas masyarakat internasional—termasuk 121 negara anggota Gerakan Non-Blok serta dua anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Tiongkok dan Rusia—tidak mendukung langkah-langkah tersebut, yang merupakan tanda jelas kegagalan diplomasi koersif Barat.
Gharibabadi juga menyinggung upaya internal untuk mengendalikan dampak negatif snapback dan menekankan bahwa Iran, meskipun terjadi serangan terhadap fasilitas nuklir damainya, tetap melanjutkan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Namun pengabaian Barat terhadap kerja sama ini dan fokus pada tekanan politik menunjukkan tujuan tersembunyi negara-negara Barat.
Di akhir, Wakil Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa Republik Islam Iran, dengan kebijaksanaan dan ketelitian, sambil menjaga prinsip-prinsipnya, siap untuk memasuki perundingan nyata apabila terjadi perubahan pendekatan dari pihak-pihak yang berhadapan.(PH)
Your Comment